SekNasFitRa.org is Non english site
Title
.::. SeknasFitra .::.
Description
Excerpted from the website description:
FITRA adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran Negara. Organisasi ini bersifat otonom, non profit (nirlaba), dalam melaksanakan gerakannya bersifat independen
Visi
“Mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran”
Misi
1. Terlaksananya transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan dan kontrol anggaran negara.
2. Terwujudnya anggaran negara yang berbasis dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.
3. Menjadi acuan bagi wacana dan gerakan transparansi anggaran di dan bagi Indonesia.
Languages
Indonesia & English
Logos
Additional Information
Profile of Seknas Fitra
Latar Belakang
Bahwa pada hakekatnya, anggaran negara merupakan alat untuk menciptakan dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. Karena itu dalam setiap proses penyusunan dan penetapannya, rakyat memiliki hak penuh untuk terlibat, sehingga tercipta anggaran negara sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.
Selama ini penyusunan, pembahasan, penetapan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tertutup hanya melibatkan segelintir orang dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Selain itu, anggaran negara dianggap sebagai domain pemerintah, sehingga rakyat diposisikan hanya sebagai objek. Hal itu menyebabkan terjadinya anggaran negara yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat.
Atas dasar itu, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) didirikan dalam rangka menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya. Fitra bersama seluruh komponen rakyat membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat.
FITRA berdiri pada September 1999 yang diprakarsai oleh aktivis LSM dan kalangan intelektual di Jakarta yang konsen pada isu demokratisasi, khususnya otonomi daerah dan good governance, yang mulai marak sejak Indonesia memasuki era transisi demokrasi.
